Macam-Macam Budaya Politik Suatu Bangsa

STUDENTA- Hallo sobat, pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang budaya dan sistem politik (baca di sini). Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas macam-macam budaya politik suatu bangsa. Ada 3 (tiga) kebudayaan politik menurut Almond dan Verba (1992), yaitu kebudayaan politik parokial, kebudayaan politik subyek dan kebudayaan politik pastisipan. Yuk simak pembahasannya satu persatu, baca sampai tuntas ya.

Kebudayaan Politik Parokial

Kebudayaan politik parokial relaitd berlangsung dalam sistem tradisional. Tidak ada peran-peran politik yang bersifat khusu dalam masyarakat. Elite tradisional seperti kepala kampung, kepala suku, dan dukun (orang pinter) berperan sangat dominan dalam politik dan ekonomi serta keagamaan. Sedangkan, peran masyarakat tidak terpisah dari orientasi religius dan sosial mereka. Sehingga secara umum bersifat sentralistik dan jauh dari harapan adanya perubahan yang signifikan (berarti).

Kebudayaan politik parokial dalam sistem politik yang diferensiatif (modern) lebih bersifat apektif dan normatif daripada kognitif. Elite politik bisa saja mengerti dampak negatif dari sentralistik tapi perasaan mereka cenderung tidak pasti / tegas. Dengan tetap memberlakukan norma-norma yang mengatur hubungannya dengan sistem sentralistik tersebut.

Kebudayaan Politik Subyek

Kebudayaan politik subyek ditandai dengan hal-hal sebagai berikut :

• Tingginya frekuensi orientasi terhadap sistem politik yang diferensiatif (modern) dan aspek outputnya (kebijakan atau keputusan).
• Frekuensi orientasi terhadap obyek input khusus dan terhadap pribadi sebagai partisipan bersifat pasif.
• Kesadaran subyek politik terarah kepada otoritas pemerintah (ada gejala bangga dan menghabiskan sistem politik tersebut atau sebaliknya).
• Hubungan subyek terhadap sistem politik secara umum bersifat pasif.
• Sistem politik yang telah mengembangkan pranata demokrasinya lebih bersifat afektif fan normatif dari pada kognitif.

Dari adanya indikasi budaya politik subyek tersebut dapat dikatakan bahwa masih ada ketergantungan rakyat terhadap otoritas kebijakan politik pemerintah.

Kebudayaan Politik Partisipan

Kebudayaan politik partisipan adalah suatu bentuk budaya dimana anggota masyarakat secara eksplisit diorientasikan kepada sistem secara keseluruhan dan syukur dan proses politik serta administratif (input dan outpun). Ada pun permerintah diarahkan secara pribadi sebagai aktivis (pejuang) masyarakat sekalipun perasaan dan evaluasi terhadap peranannya menerima atau menolak. Jadi, ada ketergantungan atau keberpihakan politik terhadap kepentingan masyarakat. Demikian juga, masyarakat sangat responsif dan aktif terhadap pemerintahan.

Adanya ketiga kebudayaan politik tersebut di atas menurut Almond dan Verba (1992) tidak bersifat saling menggantikan tapi saling melengkapi. Sehingga tidak jarang, kebudayaan politik partisipan juga melengkapi kebudayaan parokial dan subyek. Hal ini karena adanya dua aspek heterogenitas atau campuran kebudayaan yaitu sebagai berikut :

• Warga negara sebagai campuran orientasi partisipan, subyek, dan prokial. Dibutuhkan konsep proporsi dan kebersamaan dalam mengkasi sikap partisipan, subyek dan parokial terhadap penampilan penampilan yang efektif.
• Kebudayaan politik sebagai campuran orientasi kewarganegaraan, subjek dan parokial. Dibutuhkan adanya konsep proporsi, kebersamaan dan keterkaitan dalam mengkaji hubungan campuran kewarganegaraan, subjek, dan parokial dengan penampilan efektif sistem demokrasi.

Secaa sederhana hubungan antara kultur dan struktur politik dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Catatan :

• Tanda + : Frekuensi kesadaran yang tinggi atau perasaan atau pun evaluasi terhadap objek politik
• Tanda – : Frekuensi evaluasi dan perasaan negatif yang tinggi
• Tanda 0 : Frekuensi keacuhan yang tinggi.

Kebudayaan politik tersebut sangat terkait dengan struktur sistem politik. Suatu struktur yang harmonis akan sesuai dengan kebudayaan politik. Kesadran politik (kognitif) masyarakat kecenderungannya adalah menjadi kuat dan tepat sedangkan pengaruh (afektif) dan evaluasi masyarakat cenderung menguntungkan.

Kebudayaan politik parokial yang sesuai strukturnya memiliki derajat orientasi kognitif, orientasi evaluatif, dan pengaruh positfi yang tinggi terhadap struktur komunitas desa atau suku yang terpencar.

Kebudayaan politik subjek yang harmoni dengan sistemnya memiliki derjat kognisi yang tinggi dan derajat evaluatif dan pengaruh positif tinggi terhadap sistem politik sebagai keseluruhan, aspek administratif dan outputnya. Pada kebudayaan partisipan yang harmoni maka tercipta derjat orientasi positif yang tinggi terhadap ketiga golongan obyek politik yaitu, struktur khusus, pemegang jabatan dan kebijaksanaan (kepututsan).

Adanya hubungan antara kultur dan struktur politik tersebut di atas dalam perkembangannya menjadikan 3 (tiga) tipe budaya politik tersebut tidak bersifat murni lagi. Adanya pencampuran antara budaya politik murni tersebut menandakan adanya dinamika atau ke arah kemajuan yaitu budaya politik yang demokratis. Menurut Almond dan Verba (1992) ada 3 bentuk kebudayaan politik campuran.

Kebudayaan Subyek Parokial

Kebudayaan ini adalah tipe kebudayaan politik transisi dari tradisional kepada pemerintahan pusat yang lebih khusus. Ada pun, tandanya adalah :

• Ditolaksnya ekslusif masyarakat tradisional (suku, desa atau otoritas feodal).
• Berkembangnya sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur-struktur pemerintahan pusat yang bersifat khusus (legislatif, eksekutif dan yudikatif)
• Umumnya masih berbentuk kerajaan.

Kebudayaan Subyek Partisipan

Kebudayaan ini adalah kebudayaan politik transisi dari kebudayaan subyek menuju kebudayan partisipan. Adanya cara proses peralihan dari parokial kepada subyek mempengaruhi cara peralihan dari budaya subyek menuju budaya partisipan. Ada pun kebudayaan subyek-partisipan ditandai oleh :

• Gencarnya pembangunan infrastruktur demokratis (parpol, oranisasi masa, dan media masa)
• Penduduk umumnya mendapat orientasi input yang bersifat khusu dan orientasi pribadi sebagai seorang aktivis (pejuang masyarakat),
• Struktur pemerintahan bersifat otoritarian (defensif).

Kebudayaan Parokial Partisipan

Kebudayaan ini adalah kebudayaan politik di mana budaya parokial masih dominan di samping budaya partisipan. Hal ini diindikasikan oleh beberapa hal sebagai berikut :

• Masih kuatnya budaya parokial (lembaga adat)
• Norma struktural yang dikenalkan bersifat partisipan
• Birokrasi tidak berpijak kepada kepentingan masyarakat
• Infrastruktur tidak berakar dari warganegara yang berkompeten.

Nah, sekian dulu ya, pembahasan terkait dengan macam-macam budaya politik di suatu bangsa. Apabila ada kesalahan bisa langsung dikoreksi ya di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.